MN.Natuna – Inspeksi mendadak (sidak) Bupati Natuna Cen Sui Lan Ke RSUD Natuna, menemukan banyak ketimpangan pihak medis dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Rabu (12/3).
Didampingi Erimudin selaku sekretaris Komisi I DPRD Natuna dan Kepala Dinas Kesehatan, menerima pengaduan masyarakat atas keluhan penanganan medis di RSUD Natuna, mulai dari pelayanan yang minim dan terbatasnya tenaga dokter hingga ketersediaan obat sering kosong, mengharuskan pihak keluarga pasien masih harus mencarinya di apotik swasta.
Ditambah lagi pembaharuan regulasi penanggungan biaya BPJS dinilai perlu dibenahi mengingat pemberlakuan klaim pengguna BPJS yang kian sempit, terlebih hanya RSUD yang memiliki Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam.
Bupati Natuna Cen Sui melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD) Natuna, Rabu (12/3). Sekelumit aduan dan keluhan pelayanan rumah sakit kurang memuaskan. Mulai ketersediaan obat obatan sering kosong hingga kebutuhan dokter. Sidak tersebut tindak lanjut audiensi bersama tenaga medis di kantor Bupati kemarin.
Didampingi sekretaris komisi I DPRD Natuna Erimudin, kepala dinas kesehatan, Cen Sui Lan memantau seluruh ruangan pelayanan rumah sakit. Hampir setiap pelayanan menyampaikan keluhan. Bahkan dua orang dokter kontrak di IGD tidak diperpanjang. Ditambah obat-obatan sering kosong. Tidak hanya itu, mekanisme pelayanan BPJS mendapat perhatian. Mengingat RSUD adalah satu satunya pelayanan IGD 24 jam.
Ditempat yang sama, Cen Sui Lan gerak cepat melaporkan beberapa kekurangan fasilitas medis yang terdapat di RSUD Natuna kepada pihak Kementrian Kesehatan (Kemenkes RI) melalui sambungan seluler.
Selain tenaga dokter dan perawat, juga beberapa alat penunjang medis yang mengalami rusak, hal ini diminta untuk menjadi perhatian khusus untuk Natuna sebagai daerah perbatasan terluar NKRI, terutama sarpras di IGD RSUD Natuna dalam memberikan penanganan dan penyelamatan darurat masyarakatnya.
Ia juga meminta kepada pihak RSUD Natuna agar tidak lagi menggunakan rekam medis dengan system manual, melainkan berbasis digital paperless (tanpa kertas) jauh lebih efektif dan efisien sesuai pemberlakuan secara nasional yang diterapkan Kemenkes RI.
Begitu juga Kepala Dinas kesehatan agar mengaktifkan kembali unit IGD 24 jam disetiap Puskesmas, terutama yang ada di Ibukota Kabupaten, guna menghindari terjadinya antrian dalam penanganan darurat di RSUD. Pihaknya juga diminta untuk mencarikan solusi atas masalah kelangkaan obat dan stok darah sebagai prioritas agar kedepannya tidak terulang dan berdampak menjadi faktor upaya penyelamatan nyawa masyarakat.
Cen Sui Lan juga melakukan inspeksi keseluruh ruangan untuk mendengar langsung keluhan tenaga kesehatan, termasuk kendala kendala yang dialami oleh masyarakat langsung saat melakukan pengobatan.
“Edukasi kesehatan harus lebih gencar diberikan kepada masyarakat. Jadi bukanya hanya pelayanan kesehatan yang ditingkatkan tapi masyarakat harus paham penerepan pola hidup sehat yang di mulai dari rumah,” pesannya.
Hasil inspeksi hari ini sambungnya, pemerintah daerah bersama pihak terkait akan mendorong perbaikan pelayanan, alat medis dan kebutuhan dokter yang orientasinya adalah pelayanan maksimal kepada masyarakat. Rumah sakit saat ini masih tipe C, akan ditingkatkan ke tipe B. Rumah sakit masih kurang ruangan IGD hanya 6 bad. Sehingga masih banyak pasien meninggal sebelum ditangani di ICU.
Setelah ini akan segera menggelarkan pertemuan dengan BPJS terkait jenis penyakit yang dapat diklaim oleh BPJS. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait banyak penyakit yang tidak bisa di klaim oleh BPJS sehingga masyarakat harus membayar secara pribadi.
